Kekerasan dan Intoleransi sudah ada sejak dulu. Di zaman Suharto diredam. tapi dengan biaya mahal yaitu hilangnya hak azasi manusia. Kekerasan dilakukan oleh negara terhadap puluihan warga biasa, seperti juga korupsi dilakukan oleh negara, semua dalam pengawasan ketat Presiden Suharto. Setalah 1998 kekerasan negara hilang, kekerasan warga meningkat. Sama juga, korupsi negara berkurang, korupsi warga bertambah.
Sebetulnya toleransi mengalami kemajuan pesat dalam pemerintahan Gus Dur ketika warga yang pro toleransi dan pro pluralisme mendapat dukungan dari pemerintah.
Sayangnya, kemajuan ini tidak dirawat dalam pemerintah2 berikutnya. Sehingga warga yang beriktikad buruk mendapat ruang untuk menghasut kaum fanatik. Istilah ‘pembiaran’ sangat tepat, karena pemerintah SBY tidak bisa mengendalikan kembalinya intoleransi dan kekerasan. Kita tidak tahu siapa dibelakang aksi kekerasan dewasa ini, dan juga bukan disitu persoalannya. Jika pemerintah kuat, siapapun yang memancing di air keruh akan dikurangi ruang geraknya. Tapi pemerintah SBY mengambil posisi lemah dengan tidak menindak korupsi yang di luar batas. Kesan lemah ini tidak mengundang dukungan publik, dan memberi angin pada elemen masyarakat yang tidak sehat.
Jika SBY bertindak keras terhadap korupsi ia akan mendapat dukungan publik, dan melepaskan ketergantungan pada partai politik. Ini merupakan sumber kekuatan untuk mengisi kursi kabinet dengan orang yang strategis untuk menjaga ketertiban: Menteri Agama. Menteri Hukum dan HAM, dan mengganti menteri dari partai yang lunak terhadap ekstremis agama.
Kuat dalam anti korupsi, kuat dalam dukungan rakyat, kuat melawan kekerasan dan intoleransi

 

Generalisasi=Sama juga, korupsi negara berkurang, korupsi warga bertambah.

Hipotesa=Sebetulnya toleransi mengalami kemajuan pesat dalam pemerintahan Gus Dur ketika warga yang pro toleransi dan pro pluralisme mendapat dukungan dari pemerintah.

teori=Kekerasan dan Intoleransi sudah ada sejak dulu. Di zaman Suharto diredam. tapi dengan biaya mahal yaitu hilangnya hak azasi manusia.

analogi=Jika SBY bertindak keras terhadap korupsi ia akan mendapat dukungan publik, dan melepaskan ketergantungan pada partai politik. Ini merupakan sumber kekuatan untuk mengisi kursi kabinet dengan orang yang strategis untuk menjaga ketertiban: Menteri Agama. Menteri Hukum dan HAM, dan mengganti menteri dari partai yang lunak terhadap ekstremis agama.

induksi=Jika pemerintah kuat, siapapun yang memancing di air keruh akan dikurangi ruang geraknya. Tapi pemerintah SBY mengambil posisi lemah dengan tidak menindak korupsi yang di luar batas.